CARDS logoSign In

Sistem Informasi Sekolah & Pesantren

Cara Melaporkan Bullying di Sekolah dan Apa yang Harus Dilakukan Orang Tua

CARDS11 min read
Orang tua mendampingi anak melaporkan bullying di sekolah

Cara tercepat melaporkan bullying di sekolah adalah lewat kanal resmi yang tercatat, seperti fitur Kesehatan & Perundungan di aplikasi sekolah CARDS, yang membuat laporan orang tua langsung masuk ke wali kelas, guru BK, atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagai catatan kasus siswa yang bisa ditelusuri. Sebelum melapor, catat kejadiannya (siapa, kapan, di mana, apa) dan simpan bukti, meski Anda tidak wajib membawa bukti awal. TPPK wajib memeriksa laporan paling lama 30 hari. Jika sekolah tidak menindaklanjuti, teruskan ke Satgas PPK dinas pendidikan daerah atau SAPA 129 (telepon 129, WhatsApp 08111-129-129).

Bullying bukan lagi "kenakalan anak biasa". Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)

mencatat kasus kekerasan di satuan pendidikan naik dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024 dan 641 kasus pada 2025. Artinya, dalam lima tahun angkanya naik lebih dari tujuh kali lipat.

Di balik angka itu ada satu masalah yang terus berulang: banyak kasus tidak pernah dilaporkan, atau dilaporkan tetapi berhenti di obrolan lisan. Tanpa catatan, sekolah sulit bertindak, orang tua merasa diabaikan, dan anak terus menjadi korban.

Panduan ini menjawab tiga pertanyaan yang paling sering dicari orang tua dan pihak sekolah:

  1. Bagaimana cara melaporkan bullying di sekolah dengan benar?
  2. Apa yang harus dilakukan orang tua sebelum, saat, dan setelah melapor?
  3. Bagaimana sekolah mencatat dan mencegah kasus agar tidak terulang?

Apa Itu Bullying (Perundungan) di Sekolah?

Definisi: Bullying atau perundungan adalah perilaku menyakiti yang dilakukan dengan sengaja, berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ketimpangan bisa berupa fisik, jumlah (beramai-ramai), usia, popularitas, atau status sosial.

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) menempatkan perundungan sebagai salah satu bentuk kekerasan, bersama kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

Bullying fisik berupa memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik anak. Tandanya biasanya terlihat dari luka atau memar tanpa penjelasan, seragam robek, atau barang yang sering hilang.

Bullying verbal muncul dalam bentuk ejekan, julukan, atau hinaan soal fisik dan keluarga. Anak yang mengalaminya sering merendahkan dirinya sendiri atau menirukan kata-kata ejekan yang ia terima.

Bullying sosial atau relasional terjadi ketika anak sengaja dikucilkan, digosipkan, atau tidak diajak bergabung dalam kelompok. Orang tua bisa melihatnya dari anak yang tiba-tiba tidak punya teman atau menolak ikut acara sekolah.

Cyberbullying terjadi di grup WhatsApp, media sosial, atau lewat akun palsu, termasuk penyebaran foto tanpa izin. Anak tampak gelisah setiap selesai memegang ponsel atau tiba-tiba menghapus akunnya.

Pemalakan adalah pengambilan uang jajan secara paksa. Tandanya uang saku cepat habis dan anak sering meminta uang tambahan tanpa alasan jelas. Sekolah dapat menekan risiko ini dengan kartu siswa digital yang dilengkapi limit dan kontrol orang tua.

Tanda Anak Menjadi Korban Bullying

Anak jarang langsung bercerita. Mereka takut dianggap lemah, takut balasan pelaku, atau khawatir orang tua bereaksi berlebihan. Karena itu, orang tua perlu membaca tanda tidak langsung:

  • Mendadak tidak mau sekolah, sering mengeluh sakit perut atau pusing di pagi hari.
  • Nilai turun tajam atau kehilangan minat pada pelajaran yang dulu disukai.
  • Pola tidur dan makan berubah; sering mimpi buruk.
  • Pulang dengan barang rusak, hilang, atau uang saku habis tanpa jejak belanja.
  • Menarik diri, mudah marah, atau sangat sensitif terhadap ponsel.
  • Ketidakhadiran atau keterlambatan yang tidak biasa tercatat di presensi sekolah.

Cara Melaporkan Bullying di Sekolah dan Apa yang Harus Dilakukan Orang Tua

Dasar Hukum: Siapa yang Wajib Menangani Laporan Bullying?

Orang tua punya pijakan hukum yang jelas. Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mewajibkan:

  • Setiap sekolah membentuk TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan). Per 29 Agustus 2024, Kemendikbudristek mencatat 93% sekolah sudah memiliki TPPK, dengan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di atas 96%.
  • Pemerintah daerah membentuk Satgas PPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menangani kasus yang tidak selesai di sekolah atau melibatkan pihak sekolah.
  • Laporan boleh diPemerintah daerah membentuk Satgas PPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menangani kasus yang tidak selesai di sekolah atau melibatkan pihak sekolah.sampaikan langsung atau tidak langsung (telepon, surat, pesan elektronik) dan pelapor tidak wajib melampirkan bukti awal, sebagaimana diatur dalam naskah Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.
  • TPPK memeriksa laporan paling lama 30 hari, lalu menyusun kesimpulan, rekomendasi sanksi, dan pemulihan bagi korban, pelapor, dan saksi.

Selain jalur pendidikan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, dan sekolah ikut bertanggung jawab atas bullying yang terjadi di lingkungannya. Kasus berat dapat dilaporkan ke kepolisian (unit PPA) atau KPAI.

Alur Pelaporan Perundungan Sekolah: Dari Wali Kelas sampai SAPA 129

Gunakan jalur berjenjang. Mulai dari yang paling dekat dengan anak, naik ke tingkat berikutnya hanya jika laporan tidak direspons atau kasusnya berat. Dua lembaga utama yang bisa dituju adalah TPPK sekolah dan layanan SAPA 129

  1. Wali kelas atau guru BK – untuk kejadian awal. Minta pertemuan dan serahkan laporan tertulis.
  2. TPPK sekolah – jika kejadian berulang, berat, atau wali kelas tidak bertindak dalam beberapa hari.
  3. Kepala sekolah – minta jadwal tindak lanjut dan hasil pemeriksaan TPPK secara tertulis.
  4. Satgas PPK / Dinas Pendidikan daerah – jika sekolah tidak menindaklanjuti dalam 30 hari atau pelaku adalah pendidik.
  5. SAPA 129 (KemenPPPA), KPAI, atau polisi (unit PPA) – untuk kekerasan fisik berat, kekerasan seksual, ancaman, atau ketika keselamatan anak terancam.

Cara Melaporkan Bullying di Sekolah dan Apa yang Harus Dilakukan Orang Tua

7 Langkah yang Harus Dilakukan Orang Tua

1. Dengarkan dulu, jangan langsung menghakimi

Kalimat pertama orang tua menentukan apakah anak akan bercerita lagi. Hindari "Kenapa kamu tidak melawan?" atau "Ah, cuma bercanda." Ganti dengan: "Terima kasih sudah cerita. Ini bukan salahmu. Kita cari jalan keluarnya bersama."

2. Catat kronologi selagi masih segar

Tulis rumus 5W+1H: siapa pelakunya, apa yang terjadi, kapan (tanggal dan jam), di mana, siapa saksinya, dan bagaimana dampaknya pada anak. Catat setiap kejadian baru di dokumen yang sama, berurutan.

3. Kumpulkan dan amankan bukti

Foto luka atau barang rusak, tangkapan layar pesan atau unggahan (sertakan tanggal dan nama akun), surat keterangan dokter bila ada, serta catatan saksi. Jangan membalas atau menghapus pesan pelaku; bukti digital mudah hilang.

4. Buat laporan tertulis ke sekolah

Laporan lisan mudah terlupa. Kirim laporan tertulis (surat, email, atau fitur pelaporan di aplikasi sekolah) agar ada jejak tanggal.

5. Minta pertemuan dan kesepakatan tindak lanjut

Dalam pertemuan, minta tiga hal yang jelas: langkah perlindungan segera bagi anak (misalnya pemisahan tempat duduk atau pengawasan jam istirahat), siapa penanggung jawab kasus, dan tanggal pembaruan berikutnya. Minta notulen atau ringkasan tertulis.

6. Dampingi pemulihan anak

Penanganan tidak berhenti pada sanksi pelaku. Pantau kondisi emosional anak, libatkan guru BK, dan cari bantuan psikolog bila anak menunjukkan kecemasan berat, menarik diri berkepanjangan, atau menyakiti diri.

7. Pantau sampai tuntas, eskalasi bila perlu

Jika dalam 30 hari tidak ada hasil pemeriksaan, atau bullying berlanjut, naikkan laporan ke Satgas PPK daerah atau SAPA 129 dengan melampirkan seluruh catatan sebelumnya. Ombudsman juga telah mengingatkan potensi maladministrasi TPPK yang lalai menangani laporan, sehingga Anda bisa mengadu ke Ombudsman bila sekolah mengabaikan kewajibannya. Di sinilah kronologi tertulis menjadi senjata utama Anda.

Hal yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Orang Tua

  • Melabrak pelaku atau orang tuanya sendiri. Konfrontasi langsung sering memperkeruh suasana dan bisa berbalik menjadi laporan terhadap Anda.
  • Memviralkan kasus sebelum melapor resmi. Identitas anak (korban maupun pelaku) dilindungi undang-undang; unggahan di media sosial bisa merugikan anak sendiri.
  • Menyuruh anak membalas. Ini menempatkan anak pada risiko cedera dan sanksi.
  • Menganggap selesai setelah satu pertemuan. Bullying cenderung berulang tanpa pemantauan.

Peran Sekolah: Pencatatan Kasus Siswa yang Bisa Ditelusuri

Banyak kasus macet bukan karena sekolah tidak peduli, tetapi karena pencatatan kasus siswa masih tercecer: di buku BK, di grup WhatsApp wali kelas, atau di ingatan guru piket. Ketika guru berganti atau tahun ajaran berganti, riwayat kasus ikut hilang.

Pencatatan yang baik memiliki lima ciri:

Pertama, laporan perlu masuk lewat satu pintu, sehingga laporan dari orang tua, siswa, dan guru tidak tercecer di banyak kanal. Kedua, setiap laporan harus berstempel waktu, agar tenggat pemeriksaan 30 hari oleh TPPK bisa dipantau. Ketiga, akses harus berbasis peran: hanya wali kelas, guru BK, dan TPPK yang berwenang membaca data sensitif.

Keempat, catatan kasus sebaiknya terhubung dengan data siswa lain seperti presensi harian, catatan prestasi dan pelanggaran, dan riwayat kesehatan, sehingga sekolah melihat konteks yang utuh.

Kelima, perkembangan laporan bisa dilihat orang tua sesuai kebijakan sekolah, sehingga mereka tahu laporannya diterima dan sedang diproses.

Platform sekolah digital seperti CARDS menyatukan hal ini dalam modul Kesiswaan. Fitur Kesehatan & Perundungan memungkinkan orang tua mengirim laporan dari aplikasi, dan laporan masuk sebagai catatan yang tertelusuri—bukan keluhan lisan yang mudah terhenti. Modul Prestasi & Pelanggaran mencatat pelanggaran beserta waktu dan keterangannya, sehingga pola perilaku siswa terlihat dari waktu ke waktu. Karena data ini menyangkut anak, sekolah juga perlu memastikan keamanan data siswa sesuai UU PDP No. 27 Tahun 2022.

Pencegahan Bullying Sekolah: Apa yang Bisa Dilakukan Bersama

Pelaporan menangani kasus yang sudah terjadi. Pencegahan bullying sekolah memastikan kasus berikutnya tidak muncul. Langkah yang terbukti membantu:

  1. Aturan anti-perundungan tertulis yang disosialisasikan ke siswa, guru, dan orang tua di awal tahun ajaran.
  2. Pengawasan titik rawan: kantin, toilet, lorong, dan jam pulang. Transaksi kantin non-tunai mengurangi pemalakan uang jajan.
  3. Kanal lapor yang aman dan mudah, dengan jaminan kerahasiaan pelapor sesuai kebijakan perlindungan anak sekolah.
  4. Program karakter dan pemberian poin prestasi, bukan hanya poin pelanggaran, agar perilaku positif juga terlihat.
  5. Deteksi dini berbasis data: pola absen, keterlambatan, atau kunjungan UKS yang tidak biasa ditindaklanjuti guru BK. Lihat juga 7 laporan yang perlu dicek kepala sekolah.
  6. Komunikasi rutin sekolah–orang tua lewat pengumuman sekolah dan laporan perkembangan siswa.

Checklist Cepat untuk Orang Tua

  • Anak didengarkan tanpa disalahkan
  • Kronologi 5W+1H tertulis
  • Bukti foto/tangkapan layar tersimpan
  • Laporan tertulis terkirim ke wali kelas/BK/TPPK (tanggal: ...)
  • Pertemuan dan notulen tindak lanjut
  • Pendampingan psikologis bila perlu
  • Eskalasi ke Satgas PPK / SAPA 129 jika lewat 30 hari tanpa hasil

Kesimpulan

Melaporkan bullying di sekolah bukan soal mencari siapa yang salah, tetapi memastikan anak aman dan kejadian tidak terulang. Bagi orang tua, kuncinya tiga: dengarkan anak, catat semuanya secara tertulis, dan laporkan lewat jalur resmi—wali kelas, guru BK, lalu TPPK—dengan tenggat yang jelas. Jika sekolah tidak merespons dalam 30 hari, Satgas PPK daerah dan SAPA 129 siap menjadi jalur berikutnya.

Bagi sekolah, laporan yang baik hanya berguna jika pencatatannya rapi. Kasus yang tercatat dengan waktu, pelapor, tindak lanjut, dan riwayat siswa membuat TPPK bisa bekerja cepat, membuat orang tua percaya, dan menjadi dasar pencegahan bullying sekolah yang berbasis data—bukan sekadar imbauan.

Laporan bullying jangan berhenti di grup Whatsapp. Dengan CARDS, laporan perundungan dari orang tua masuk langsung ke aplikasi sekolah, tercatat dengan waktu, dan terhubung dengan data presensi, pelanggaran, serta kesehatan siswa. Guru BK dan TPPK bekerja dari satu catatan yang sama; orang tua tahu laporannya diterima. Jadwalkan demo gratis dan konsultasikan kebutuhan sekolah Anda sekarang »

E-Rapor dan Penilaian Digital: Hemat Waktu Guru, Tingkatkan Akurasi Data Akademik

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Setiap jawaban dibuka dengan kalimat yang langsung menjawab, agar mudah dikutip featured snippet dan AI overview.

Ke mana orang tua harus melaporkan bullying di sekolah?

Laporkan pertama kali ke wali kelas, guru BK, atau TPPK sekolah secara tertulis. Jika tidak ada tindak lanjut dalam 30 hari, teruskan ke Satgas PPK dinas pendidikan daerah, SAPA 129, KPAI, atau polisi untuk kasus berat.

Apakah harus ada bukti untuk melaporkan bullying?

Tidak. Menurut Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, pelapor tidak wajib melampirkan bukti awal. Namun foto, tangkapan layar, dan kronologi tertulis akan mempercepat pemeriksaan.

Berapa lama sekolah wajib menindaklanjuti laporan bullying?

TPPK wajib memeriksa laporan paling lama 30 hari, lalu menyampaikan kesimpulan, rekomendasi sanksi, dan langkah pemulihan.

Apa itu TPPK di sekolah?

TPPK adalah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang wajib dibentuk setiap satuan pendidikan. Tim ini menerima laporan, memeriksa kasus, merekomendasikan sanksi, dan mendampingi pemulihan korban.

Bagaimana jika pelaku bullying adalah guru?

Laporkan ke TPPK dan kepala sekolah, lalu ke Satgas PPK dinas pendidikan daerah. Pendidik ASN dikenai sanksi sesuai peraturan kepegawaian; pendidik non-ASN dapat dikenai teguran tertulis hingga pemberhentian.

Bagaimana cara melaporkan cyberbullying antarsiswa?

Ambil tangkapan layar lengkap dengan tanggal dan nama akun, jangan membalas, laporkan akun ke platform, lalu serahkan bukti ke TPPK sekolah. Cyberbullying antarsiswa tetap menjadi tanggung jawab sekolah untuk ditangani.

Apakah identitas pelapor dirahasiakan?

Ya, sekolah wajib melindungi pelapor, korban, dan saksi. Tanyakan kebijakan kerahasiaan sekolah, dan pastikan laporan hanya bisa diakses pihak berwenang seperti guru BK dan TPPK.

Bagaimana sekolah mencatat kasus bullying dengan rapi?

Gunakan satu sistem pencatatan kasus siswa yang berstempel waktu, berbasis peran, dan terhubung dengan data presensi serta pelanggaran—misalnya modul Kesehatan & Perundungan di aplikasi CARDS—agar riwayat kasus tidak hilang saat guru berganti.

Apa nomor pengaduan kekerasan anak nasional?

SAPA 129 dari KemenPPPA: telepon 129 (atau 021-129) dan WhatsApp 08111-129-129.

Share:
Sign up

§Share

Want to implement this at your school?

Free 30-minute discussion with our team.