CARDS logo

Sistem Informasi Sekolah & Pesantren

Tren Teknologi Pendidikan (EdTech) Indonesia 2026

CARDS12 min read
Siswa belajar koding di laboratorium komputer sekolah yang sederhana

Setiap awal tahun, daftar tren teknologi pendidikan bermunculan. Isinya biasanya mirip: pembelajaran imersif, realitas virtual, gamifikasi, pembelajaran adaptif berbasis data, dan kecerdasan artifisial yang akan mempersonalisasi pembelajaran setiap anak.

Daftar seperti itu tidak salah. Ia hanya tidak berguna bagi kepala sekolah di Sumba yang listriknya menyala delapan jam sehari, atau bagi operator madrasah di Jember yang sedang mengejar tenggat pendataan.

Masalahnya bukan pada trennya, melainkan pada asal-usulnya: sebagian besar daftar itu diterjemahkan dari laporan internasional, lalu dipasang pada konteks yang sangat berbeda. Tren yang benar-benar menentukan nasib sekolah di Indonesia justru datang dari tempat yang lebih membosankan—peraturan menteri, keputusan bersama antar-kementerian, dan alokasi anggaran negara.

Artikel ini membahas lima perubahan yang benar-benar berlangsung sepanjang 2026, masing-masing berpijak pada kebijakan atau angka yang bisa Anda periksa sendiri, lalu menutupnya dengan apa artinya bagi sekolah Anda tahun ini.

Kenapa Daftar Tren EdTech Sering Tidak Berguna bagi Sekolah

Sebelum masuk ke lima trennya, ada baiknya kita sepakati dulu cara membaca artikel semacam ini—termasuk artikel ini sendiri.

Masalah pertama, tren global sering tidak punya jalur masuk ke sekolah Indonesia. Realitas virtual menuntut perangkat yang harganya setara puluhan kartu siswa, dan manfaatnya sulit dibuktikan pada kondisi kelas yang sesungguhnya. Menyebutnya sebagai tren tidak keliru secara faktual, tetapi tidak membantu siapa pun mengambil keputusan.

Masalah kedua, daftar tren jarang menyebutkan prasyaratnya. Pembelajaran adaptif berbasis data mengandaikan datanya sudah rapi. Padahal di banyak sekolah, data siswa masih tersebar di tiga berkas berbeda yang tidak saling cocok. Melompat ke tren canggih tanpa menyelesaikan prasyaratnya adalah cara paling cepat menghabiskan anggaran tanpa hasil.

Masalah ketiga, yang paling menentukan justru jarang terdengar seperti tren. Peraturan baru tentang kurikulum, pedoman penggunaan teknologi, dan arah belanja negara tidak terdengar menarik. Tetapi ketiganya menentukan apa yang wajib dikerjakan sekolah tahun ini—dan kewajiban selalu lebih menentukan daripada kemungkinan.

Karena itu, lima tren di bawah ini dipilih dengan satu syarat: masing-masing harus berpijak pada kebijakan, anggaran, atau data yang bisa diperiksa. Bukan pada perkiraan tentang masa depan.

Tren 1: AI Masuk Kelas, dan Sekarang Ada Aturannya

Ini perubahan terbesar tahun ini, dan ia datang dalam dua lapis.

Lapis pertama, koding dan AI resmi menjadi mata pelajaran. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025, mata pelajaran pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial mulai diajarkan secara bertahap di kelas 5 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA/SMK sejak tahun ajaran 2025/2026. Peraturan ini merevisi Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, dengan catatan penting: tidak ada pergantian kurikulum—Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka tetap dipakai, hanya disempurnakan.

Lapis kedua, dan ini yang lebih sering terlewat: cara memakai AI di sekolah kini punya pedoman resmi. Pada Maret 2026, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama lintas kementerian yang mengatur pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial di satuan pendidikan, berlaku dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

Isi pedoman itu layak dibaca kepala sekolah mana pun, karena nadanya berimbang dan praktis. AI diakui berpotensi membantu pendidik menyusun materi ajar, membuat ringkasan pelajaran, dan merancang latihan soal. Tetapi pemerintah menegaskan tiga hal yang harus dijaga: etika, perlindungan data pribadi, dan kesejahteraan psikologis peserta didik—dengan risiko yang disebut secara eksplisit berupa penyalahgunaan informasi, ketergantungan digital, hingga pelanggaran privasi.

Satu kalimat dalam pedoman itu pantas digarisbawahi: teknologi AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran guru. Guru tetap aktor utama dalam membimbing pembelajaran dan membangun karakter.

Implementasinya pun bertahap sesuai jenjang. Di tingkat dasar, fokusnya pengenalan teknologi dan etika digital. Di tingkat menengah, barulah literasi digital yang lebih kompleks dan pemanfaatan teknologi untuk pemecahan masalah.

Bagi sekolah, artinya sederhana: pertanyaannya bukan lagi "apakah kami memakai AI", melainkan "apakah cara kami memakainya sesuai pedoman". Dalam praktik sehari-hari, pemakaian yang paling umum justru di sisi guru—misalnya menyusun bank soal. Fitur semacam Kuis AI yang membantu guru membuat soal secara otomatis berada tepat di wilayah yang disebut pedoman sebagai pemanfaatan yang membantu, selama hasilnya tetap ditinjau guru dan tidak menggantikan penilaiannya.

Tren 2: Infrastruktur Menyusul, Tapi Belum Merata

Tren kedua adalah yang paling banyak menelan anggaran, dan paling tidak merata dampaknya.

Pemerintah melaporkan realisasi program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 mencapai Rp2,6 triliun dari total anggaran Rp14 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan, dengan prioritas di Sulawesi Utara, Madura, dan Nusa Tenggara Timur. Program digitalisasinya sendiri telah menjangkau 288.865 satuan pendidikan, dan 8.152 sekolah yang sebelumnya tidak terjangkau jaringan kini mendapat layanan konektivitas—sebagian melalui satelit.

Yang menarik dari pendekatan tahun ini adalah pengakuan terbuka bahwa kondisi sekolah tidak seragam. Pemerintah membagi sekolah penerima program ke dalam tiga kategori: yang sudah punya listrik dan internet, yang punya listrik tetapi belum terjangkau jaringan, dan yang belum punya keduanya—kelompok terakhir tetap diberi saluran internet dengan listrik dari panel surya.

Tetapi angka pembandingnya perlu diingat. Data Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut masih ada 86 persen sekolah di Indonesia yang belum memiliki akses fixed broadband. Artinya, meski program berjalan cepat, sebagian besar sekolah masih bekerja dengan konektivitas yang tidak dapat diandalkan sepanjang hari.

Konsekuensi praktisnya penting dan sering diabaikan vendor: sistem yang dipilih sekolah tahun ini sebaiknya tetap berjalan baik pada koneksi yang tersendat. Ini bukan pesimisme, melainkan perencanaan yang realistis. Pembahasan lengkap tentang menyusun digitalisasi di kondisi infrastruktur terbatas ada dalam artikel kami tentang digitalisasi sekolah di daerah 3T, sementara pemetaan arah kebijakannya ada dalam roadmap digitalisasi sekolah 2026–2029.

Tren Teknologi Pendidikan (EdTech) Indonesia 2026

Tren 3: Data Sekolah Berubah dari Beban Menjadi Syarat

Tren ketiga bergerak lebih senyap, tetapi dampaknya paling luas.

Selama bertahun-tahun, pendataan diperlakukan sekolah sebagai kewajiban administratif—sesuatu yang dikerjakan karena diminta, bukan karena berguna. Yang berubah dalam dua tahun terakhir adalah data sekolah kini menjadi pintu masuk bagi hampir segala hal.

Program bantuan dipetakan berdasarkan data. Pembagian kategori sekolah dalam program digitalisasi, misalnya, ditentukan dari isian listrik dan internet pada pangkalan data—artinya sekolah yang salah atau terlambat mengisi berisiko tidak terbaca sebagai prioritas. Akreditasi menilai bukan hanya angkanya, melainkan ketertelusurannya. Pelaporan dana BOS berjalan lewat kanal resmi yang menuntut data yang rapi sejak awal.

Konsekuensinya bagi sekolah: pekerjaan pendataan berpindah posisi dari beban di akhir semester menjadi prasyarat yang menentukan akses. Dan sekolah yang datanya berserakan di beberapa daftar berbeda akan terus tertinggal, bukan karena kualitas pendidikannya, melainkan karena administrasinya tidak terbaca.

Di sinilah prinsip satu sumber data menjadi lebih penting dari sebelumnya—satu daftar yang disepakati sebagai acuan, dan semua daftar lain diturunkan darinya. Secara teknis ini bisa dimulai dari menata data anggota dan alumni di satu tempat, tetapi yang menentukan sebenarnya kesepakatan organisasi tentang siapa berwenang memperbarui apa.

Pembahasan praktisnya ada dalam artikel tentang manajemen data siswa dari Dapodik ke sistem informasi terintegrasi dan memenuhi standar akreditasi dengan sistem informasi digital.

Tren 4: Perlindungan Data Anak Naik dari Catatan Kaki ke Syarat Utama

Inilah tren yang paling sering diremehkan sekolah, dan paling cepat berubah menjadi masalah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membagi data pribadi menjadi dua jenis, dan data anak termasuk kategori spesifik yang menuntut perlindungan lebih ketat. Sekolah berkedudukan sebagai pengendali data atas informasi siswanya—kedudukan yang tidak berpindah hanya karena pekerjaannya diserahkan kepada vendor.

Yang membuat tren ini menguat tahun ini adalah pertemuannya dengan tren pertama. Pedoman pemanfaatan AI di satuan pendidikan secara eksplisit menempatkan perlindungan data pribadi sebagai salah satu dari tiga hal yang wajib dijaga. Dengan kata lain, dua arah kebijakan yang berbeda kini menunjuk ke hal yang sama.

Dalam praktiknya, ini mengubah daftar pertanyaan yang perlu diajukan sekolah kepada penyedia mana pun. Di mana data siswa disimpan dan siapa saja yang bisa mengaksesnya. Apakah orang tua hanya bisa melihat data anaknya sendiri. Bagaimana prosedur penghapusan ketika siswa lulus. Dan bila memakai layanan AI, data apa saja yang dikirim ke sana.

Pertanyaan terakhir itu yang paling baru dan paling sering belum terpikirkan. Guru yang menempelkan daftar nilai lengkap dengan nama siswa ke sebuah layanan AI untuk diringkas sedang memproses data pribadi anak di luar kendali sekolah—sering tanpa menyadarinya, dan hampir selalu tanpa kebijakan tertulis yang mengaturnya.

Ini kebiasaan baru yang muncul lebih cepat daripada aturan internal sekolah, dan tahun ini adalah waktu yang tepat untuk menyusunnya.

Tren 5: Pengelolaan Kinerja Guru Menjadi Digital dan Terhubung

Tren kelima menyentuh kelompok yang selama ini paling jarang masuk pembicaraan digitalisasi: guru dan tenaga kependidikan itu sendiri.

Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah kini berjalan melalui Ruang GTK, yang merupakan pengembangan dari Platform Merdeka Mengajar dan menjadi bagian dari ekosistem Rumah Pendidikan. Yang penting dipahami, data pengelolaan kinerja di sana disinkronkan secara otomatis dengan e-Kinerja BKN, sehingga guru tidak perlu melakukan input ganda.

Dampaknya pada operasional sekolah cukup konkret. Rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan menjadi salah satu dokumen akuntabilitas kinerja—bukan lagi sekadar catatan internal yang bisa disusun seadanya di akhir bulan.

Artinya, absensi guru berpindah kelas kepentingan. Sekolah yang masih mencatat kehadiran gurunya dengan buku tanda tangan akan merasakan tekanan ini lebih dulu, terutama saat menyiapkan dokumen pendukung. Pembahasan lengkapnya ada dalam artikel kami tentang absensi guru dan tenaga kependidikan digital yang terhubung dengan e-Kinerja.

Perlu ditegaskan di sini, seperti pada tren-tren sebelumnya: sistem sekolah tidak menggantikan Ruang GTK maupun e-Kinerja BKN. Keduanya tetap menjadi kanal resmi pengelolaan dan pelaporan kinerja. Yang bisa dilakukan sistem sekolah adalah menyediakan rekap kehadiran yang rapi dan akurat sebagai bahan penyusunan dokumen akuntabilitasnya.

Tren Teknologi Pendidikan (EdTech) Indonesia 2026

Apa Artinya bagi Sekolah Anda Tahun Ini

Lima tren di atas terdengar besar, tetapi tindak lanjutnya bagi satu sekolah sebenarnya cukup sederhana dan bisa dikerjakan bertahap.

Susun kebijakan internal tentang penggunaan AI. Ini pekerjaan rumah paling mendesak tahun ini, dan paling murah—ia hanya memerlukan rapat dan dokumen, bukan anggaran. Tetapkan untuk keperluan apa guru boleh memakai AI, data apa yang tidak boleh dimasukkan ke layanan luar, dan bagaimana hasil AI ditinjau sebelum dipakai. Pedoman pemerintah sudah memberi kerangkanya; yang perlu Anda buat adalah penerjemahannya ke konteks sekolah Anda.

Periksa ulang kerapian data sekolah sebelum periode pendataan berikutnya. Pastikan tidak ada nama ganda, tidak ada siswa yang sudah pindah tetapi belum ditandai, dan isian sarana—termasuk listrik dan internet—mencerminkan kondisi sebenarnya. Isian itu memengaruhi bagaimana sekolah Anda terbaca dalam pemetaan program bantuan.

Pilih sistem yang tetap berjalan di koneksi yang tersendat. Dengan sebagian besar sekolah masih belum memiliki fixed broadband, ketahanan terhadap koneksi buruk adalah kriteria yang lebih berguna daripada kelengkapan fitur.

Rapikan pencatatan kehadiran guru. Karena rekap kehadiran kini terkait dengan dokumen akuntabilitas kinerja, sekolah yang masih memakai buku tanda tangan sebaiknya mulai menata ini sebelum menjadi persoalan di periode pelaporan.

Dan tahan diri untuk tidak mengejar semuanya sekaligus. Ini saran yang paling sering diabaikan setiap kali daftar tren diterbitkan. Sekolah yang mengaktifkan lima hal baru dalam satu semester hampir selalu berakhir dengan lima hal yang berjalan setengah-setengah. Satu perubahan per kuartal, dituntaskan sampai benar-benar dipakai, akan menghasilkan lebih banyak daripada lima perubahan yang ditinggalkan di bulan ketiga.

Kesimpulan

Kalau ada satu benang merah dari lima tren di atas, benang itu bukan kecanggihan teknologinya.

Semuanya—kurikulum koding dan AI, pedoman pemanfaatan AI, program digitalisasi, pendataan, hingga pengelolaan kinerja guru—bertumpu pada hal yang sama: data yang rapi dan proses yang bisa ditelusuri. Sekolah yang dua hal itu sudah beres akan mendapati setiap tren baru terasa seperti penambahan kecil. Sekolah yang belum akan mendapati setiap tren baru terasa seperti beban tambahan.

Itu sebabnya saran paling berguna dari artikel tren mana pun bukanlah mengejar yang terbaru, melainkan membereskan yang mendasar. Daftar siswa yang tunggal dan benar hari ini akan tetap berguna ketika tren tahun depan datang, apa pun isinya.

Dan satu hal yang ditegaskan pedoman pemerintah sendiri pantas menjadi penutup: teknologi, termasuk AI, tidak dimaksudkan menggantikan peran guru. Yang berubah hanyalah berapa banyak waktu guru yang tersisa untuk mengerjakan bagian yang memang hanya bisa dikerjakan manusia.

Mulai dari yang Mendasar, Bukan dari yang Terbaru. Sebagian besar tren tahun ini bertumpu pada satu hal yang sama: data sekolah yang rapi dan bisa ditelusuri. Tim CARDS bisa membantu memetakan kondisi sekolah Anda hari ini dan menyusun urutan pembenahan yang realistis. Jadwalkan demo gratis dan konsultasi bersama Tim CARDS sekarang »

E-Rapor dan Penilaian Digital: Hemat Waktu Guru, Tingkatkan Akurasi Data Akademik

FAQ: Pertanyaan Seputar Tren EdTech Indonesia 2026

Apakah koding dan AI sekarang wajib diajarkan di sekolah?

Melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, koding dan kecerdasan artifisial berstatus sebagai mata pelajaran pilihan, bukan wajib, dan diterapkan secara bertahap mulai kelas 5 SD, kelas 7 SMP, serta kelas 10 SMA/SMK sejak tahun ajaran 2025/2026. Peraturan ini juga tidak mengganti kurikulum — Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka tetap digunakan.

Apakah ada aturan resmi tentang penggunaan AI di sekolah?

Ada. Pada Maret 2026 pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama lintas kementerian yang mengatur pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial di satuan pendidikan, berlaku dari PAUD hingga perguruan tinggi. Pedoman itu menekankan tiga hal yang wajib dijaga: etika, perlindungan data pribadi, dan kesejahteraan psikologis peserta didik.

Apakah AI akan menggantikan peran guru?

Pedoman pemerintah menegaskan tidak. Teknologi AI tidak dimaksudkan menggantikan guru; guru tetap menjadi aktor utama dalam membimbing pembelajaran dan membangun karakter peserta didik. Pemanfaatan yang disebut membantu adalah hal-hal seperti menyusun materi ajar, membuat ringkasan, dan merancang latihan soal.

Bolehkah guru memasukkan data siswa ke layanan AI?

Ini perlu kehati-hatian dan sebaiknya diatur kebijakan internal sekolah. Data anak tergolong data pribadi bersifat spesifik menurut UU Pelindungan Data Pribadi, dan sekolah berkedudukan sebagai pengendali data. Menempelkan daftar nilai lengkap dengan nama siswa ke layanan AI berarti memproses data pribadi anak di luar kendali sekolah.

Bagaimana program digitalisasi pemerintah menjangkau sekolah tanpa listrik dan internet?

Pemerintah membagi sekolah penerima ke dalam tiga kategori. Sekolah yang sudah punya listrik dan internet diperkuat pemanfaatan teknologinya; yang punya listrik tetapi belum terjangkau jaringan dibantu penyediaan akses internet; dan yang belum punya keduanya tetap diberi saluran internet dengan dukungan listrik dari panel surya.

Teknologi apa yang sebaiknya diprioritaskan sekolah dengan anggaran terbatas?

Yang membereskan hal mendasar lebih dulu — kerapian data siswa dan pencatatan yang bisa ditelusuri. Hampir semua tren tahun ini bertumpu pada keduanya, sehingga membereskannya sekarang membuat setiap penambahan berikutnya jauh lebih murah dan lebih cepat.

Berapa banyak perubahan yang sebaiknya dijalankan sekolah dalam setahun?

Satu perubahan per kuartal, dan hanya setelah perubahan sebelumnya benar-benar dipakai tanpa perlu diingatkan. Sekolah yang mengaktifkan lima hal baru dalam satu semester hampir selalu berakhir dengan lima hal yang berjalan setengah-setengah.

Share:
Sign up

§Share

Want to implement this at your school?

Free 30-minute discussion with our team.